Beranda > Informasi, Sistem Informasi, Teknologi, Umum > Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

imagesPemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO) yang melibatkan instansi-instansi Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan PeGi ini merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta  kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dam Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah secara nasional.

Departemen Komunikasi dan Informatika (DEPKOMINFO) melalui Direktorat e-Government Direktorat Jenderal Aplikasi  Telematika  telah  melaksanakan  kegiatan  Pemeringkatan  e-Government  Indonesia  (PeGI)  pada  pertama kalinya di tahun 2007. Seluruh provinsi di Indonesia diundang, sebanyak 11 provinsi ikut ser ta yaitu Provinsi Aceh, Lampung,  Sumatera  Selatan,  Banten,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Jawa  Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. (sambutan Direktur Jenderal Aplikasi Telematika dalam buku Pemeringkatan e-Government Indonesia, 2007:i)

PeGi diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Kementerian KOMINFO bekerjasama dengan berbagai kalangan baik dari unsur komunitas TIK, perguruan tinggi maupun instansi pemerintah terkait. Dalam pelaksanaan PeGI, telah ditentukan lima dimensi  yang  akan  dikaji.  Kelima  dimensi  tersebut  adalah  kebijakan,  kelembagaan,  infrastruktur,  aplikasi  dan perencanaan. Masing-masing dimensi tersebut memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

Dimensi Pemeringkatan e-Goverenment Indonesia (PeGI)

Dalam pelaksanaan pemeringkatan, telah ditentukan lima dimensi yang akan dikaji yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi itu nantinya akan memiliki bobot yang sama dalam penilaian  karena  semuanya  penting,  saling  terkait  dan  saling  menunjang  antara  satu  dengan  yang  lainnya. (Pemeringkatan e-Government Indonesia 2007:3)

Kebijakan

  1. Merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi e-government.
  2. Evaluasi dimensi kebijakan dilakukan terhadap kebijakan dalam bentuk nyata dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal.
  3. Dokumen dokumen tersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan dari: arah/tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi e-government di lingkungan instansi peserta.
  4. Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman atau bentuk dokumen resmi lainnya.
  5. Pengalokasian Pembiayaan yang cukup untuk melakukan pengembangan dan implementasi TIK secara layak termasuk salah satu aspek yang dievaluasi dalam dimensi kebijakan.

Kelembagaan

  1. Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK
  2. Evaluasi Dimensi Kelembagaan dilakukan terhadap antara lain:
  • Adanya organisasi  struktural  yang  lengkap  sehingga  dapat  menjalankan  fungsi  tata  kelola  TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik.
  • Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas dan Fungsi.
  • Adanya kelengkapan unit kerja dan aparatur-nya untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.
  • Adanya kewenangan  yang  cukup  sehingga  lembaga  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsi  dengan  baik termasuk  fungsi  pengendalian  dan  pengawasan  dari  pengembangan  dan  impl emenasi  TIK  di  instansi peserta.

Infrastruktur

  1. Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK.
  2. Evaluasi dalam dimensi ini dilakukan terhadap:
  • Pusat data (data center) yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak
  • Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Akses Internet)
  • Peranti keras dan peranti lunak pada pengguna (desktop, notebook dan lain lain)
  • Saluran layanan (service delivery channel) berbasis web, telepon, sms dan lain lain
  • Fasilitas pendukung seperti antara lain ruangan khusus, AC, UPS, Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.Aplikasi
  1. Dimensi aplikasi  berkaitan  dengan  ketersediaan  dan  tingkat  pemanfaatan  piranti  lunak  aplikasi  yang mendukung layanan e-government secara langsung (front office) atau tidak langsung (back office).
  2. Evaluasi Dimensi Aplikasi dilakukan terhadap ketersediaan dan tingkat penerapan dari berbagai aplikasi yang perlu dalam menjalankan fungsi e-government yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.
  3. Kelompok aplikasi yang dievaluasi:
  • Pelayanan, meliputi aplikasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan lain –lain
  • Administrasi dan  Manajemen,  meliputi  aplikasi  surat  elektronik,  sistem  dokumen  elektronik,  sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain
  • Legislasi, meliputi aplikasi sistem administrasi dewan, sistem pemilu daerah, katalog hukum, peraturan dan perundangan, dan lain-lain.
  • Pembangunan, meliputi  aplikasi  penunjang  data  pembangunan,  perencanaan  pembangunan  daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil pembangunan, dan lain-lain.
  • Keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.
  • Kepegawaian, meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.
  • Kepemerintahan, meliputi  pengelolaan  barang  daerah,  pengelolaan  pendapatan  daerah  dan  pengelolaan perusahaan daerah.
  • Kewilayahan, meliputi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan,  perikanan  dan  kelautan,  pertambangan  dan  energi,  pariwisata  dan  industri  kecil  dan menengah.
  • Kemasyarakatan, meliputi  antara  lain  aplikasi  kesehatan,  pendidikan,  ketenaga-kerjaan,  industri  dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial
  • Sarana dan Prasarana, meliputi antara lain aplikasi transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.
  1. Pertimbangan dalam evaluasi aplikasi
  • Kesesuaian dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemangku kepentingan yang dilayani
  • Kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan lain-lain.
  • Efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal
  • Kemampuan untuk  mengikuti  perubahan  dari  waktu  ke  waktu  dengan  mudah  (kemudahan  perawatan aplikasi).
  • Kemandirian instansi dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak pihak lain.

Perencanaan

  1. Dimensi perencanaan berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan
  2. Evaluasi Dimensi Perencanaan dilakukan terhadap:
  • Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata (ada tata cara, mekansime kerja yang baku dan teratur)
  • Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang berisi sasaran/tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang
  • Adanya implementasi pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan  yang  mengacu pada  rencana pengembangan

Sumber:

  1. Irwansyah, 2003, Evaluasi Pemakai Atas Kecocokan Tugas Teknologi yang mempengaruhi Kinerja Individu, Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
  2. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/SE/M.KOMINFO/10/2011 Tentang Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)
  3. Van Grembergen,  Wim,  2001,Information  Technology  Evaluation  Methods  &  Management,  Idea  Group Publishing, Hershey – Pennsylvania USA
  4. Brand, Koen and Harry Boonen, 2007, IT Governance Based on CobiT® 4.1: A Management Guide, Van Haren Publishing, Zaltbommel NL
  5. Faizah, Nurul  dan  Dana  Indra  Sensuse,  2009,  Faktor-faktor  Sukses  Implementasi  E-Government  di  Empat Kabupaten/Kota di Indonesia, Digital Informasi & Systems Conference, Fak. Teknik, Univ. Kristen Maranatha, pp. 236-241
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: